News

Wabendum M. Ihsan Mundur Imbas PWI Gate, IJW Sentil Hendry Ch Bangun

Jakarta, LiraTV.id – Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Muhammad Ihsan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya per 31 Mei 2024. Pengunduran diri M Ihsan ini terkait dengan “PWI Gate” dugaan korupsi atau penggelapan dana bantuan BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) senilai Rp2,9 Miliar. Kasus PWI Gate terus menjadi bola salju dan viral, setelah secara terus menerus dikembangkan oleh Indonesian Journalist Watch (IJW) dan PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia). Sementara dugaan korupsi tersebut pertama kali diungkap ...

IJW Surati Forum Humas BUMN Mendalami Fakta PWI Gate Dana BUMN untuk UKW

Jakarta, IJW — Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW) HM. Jusuf Rizal, SH membenarkan bahwa IJW telah menyurati Forum Humas BUMN untuk mendalami fakta dan meminta kejelasan tentang PWI Gate. PWI Gate itu terkait kasus korupsi dan atau penggelapan dana bantuan dari Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) sebesar Rp6 miliar ke PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) oleh Ketum PWI Pusat Hendry Ch.Bangun dan tiga orang kroninya. Dari informasi yang diperoleh media, surat IJW Nomor : 0023/IJW/Forum Humas-BUMN/V/2024, tertanggal ...

Kapolri Diberi Gelar Adat-Pusaka oleh Dewan Adat dan Kerajaan di Sulawesi Selatan

Makassar, IJW – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianugerahi gelar Raja atau Karaeng dan Pusaka Supakala dari Dewan Adat dan Kerajaan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Penghargaan diberikan berbarengan dengan kegiatan pembukaan Rakernis Baharkam Polri, di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulsel, Rabu (5/6/2024). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penghargaan pertama yang diberikan kepada Kapolri yakni gelar I Mannaungi Daeng Parani dari dewan adat Kerajaan Gowa. Gelar ini mempunyai arti pemimpin ...

PWI DKI Jakarta Desak Hendry Bangun Cs Transparan soal Dana UKW

Jakarta, IJW – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta mendesak PWI Pusat untuk transparan dalam penanganan dugaan penyimpangan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari BUMN yang masih menjadi polemik. “PWI DKI berupaya mendorong kasus ini segera berakhir agar bisa berjalan kondusif. Harus segera bisa diselesaikan,” kata Ketua PWI DKI Jakarta Kesit B Handoyo di Jakarta, Selasa (4/6). Menurut dia, kasus dugaan penyimpangan dana bantuan dari BUMN untuk pelaksanaan UKW yang dilakukan oleh PWI Pusat agar segera diselesaikan dengan baik. Apalagi ...

Para Wartawan Pertanyakan Kinerja Polisi Tangani Kasus PWI Gate Hendry Bangun Cs

Jakarta, IJW — Para wartawan mempertanyakan kinerja Polisi yang menangani laporan kasus PWI Gate melibatkan Ketum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Hendry Ch.Bangun. Dalam kasus itu, Hendry Bangun cs diduga melakukan korupsi dan/atau penggelapan dana bantuan Kementerian BUMN senilai Rp2,9 miliar dari total bantuan Rp6 miliar. Kasus itu telah dilaporkan ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) Bareskrim Mabes Polri oleh wartawan senior Edison Siahaan yang merasa dirugikan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), pada 19 April 2024. Sebagaimana pemberitaan, laporan Edison Siahaan ...

IJW: Ketum PWI Pusat Hendry Bangun Cs Langgar Peraturan Organisasi PWI dan Delik Pidana KUHP 372 dan 374

Jakarta, IJW — Indonesian Journalist Watch (IJW) menilai dalam masalah bantuan dana hibah BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Rp6 miliar, Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Hendry Ch.Bangun dan kroninya telah melakukan pelanggaran aturan organisasi PWI dan pelanggaran hukum penggelapan sesuai KUHP Pasal 372 dan 374 atau Pasal 488 UU I/2023 KUHP. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal,SH menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta tentang kasus yang menimpa PWI sebagai organisasi wartawan tertua ...

OPINI: Tapera dan Dilema Gaji Karyawan

JAKARTA – Tapera menjadi kabar hangat sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Bagaimana tidak, program pemerintah yang kabarnya direncakan akan memotong gaji karyawan sekitar 2,5% bagi pemilik gaji minimal UMK ini digadang gadang bisa mengatasi perihal kepemilikan rumah bagi karyawan yang belum memiliki rumah. Dilansir dalam CNN pda 30 Mei 2024 Tapera dibentuk sejak 2016 melalui UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Sebelumnya, hanya PNS yang diwajibkan menjadi peserta program ini, tetapi kali ini pekerja swasta dan mandiri ...

Hasto Yakin Ada Orderan di Balik Pemanggilannya oleh Polda Metro Jaya

Antrian Kasus PDIP Sebagai Korban Malah Didiamkan JAKARTA, IJW – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan dirinya meyakini ada pihak yang memberi order di balik pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap dirinya pada hari Selasa (3/6/2024), terkait hak kebebasan bicaranya di media massa. Hasto menyampaikan bahwa proses pemanggilan pihak kepolisian ini menyangkut dengan pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan media televisi SCTV yang mengungkap tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ditanya apakah dirinya melihat bahwa pemeriksaan itu adalah bagian ...

Guru Besar UI Sebut Hukum Sudah Menjadi Alat Rekayasa Politik untuk Kepentingan Kekuasaan

Jakarta – Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Sulistyowati Irianto menilai terjadi fenomena kemunduran demokrasi pada pemerintahan saat ini. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk pemenangan salah satu paslon di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan wanita yang akrab disapa Sulis ini saat memberikan kuliah umum bertajuk Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan pada acara Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024″, yang diselenggarakan Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), Senin ...

Tersandera Korupsi Dana BUMN, Keputusan Hendri Bangun-Sayid, Kukuhkan LKBPH PWI Pusat Cacat Hukum

Jakarta — Indonesian Journalist Watch (IJW) mengatakan Keputusan apapun yang dibuat Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Ibdonesia) Pusat, Hendri Ch. Bangun dan Sekjen cacat hukum dan tidak konstitusional, termasuk mau kukuhkan Lembaga Konsultasi Bantuan Penegak Hukum (LKBPH) PWI Pusat. “Kepengurusan Hendri Ch. Bangun sejak tanggal 16 Mei 2024, sudah tidak legitimate. Tidak konstitusional lagi setelah Dewan Kehormatan (DK) memberikan sanksi peringatan keras dan merekomendasikan Sekjen, Wabendum dan Direktur UKM dipecat dari kepengurusan,” tegas Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. ...

IKLAN BPJS KETENAGAKERJAAN