IJW

Restuardy Daud Apresiasi Dukungan SKALA terhadap Penerapan Layanan Dasar

JAKARTA – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud didampingi Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani B. Tjenreng menghadiri undangan KemenPPN/Bappenas dalam rangka pertemuan Komite Pengarah Program SKALA untuk pengesahan rencana kerja 2024-2045, Rabu (7/8/2024) di Aula Frans Seda DJPPR, Kemenkeu. Pertemuan tersebut dibuka Sekretaris KemenPPN/Bappenas Teni Widuriyanti serta dihadiri pejabat dari KemenPPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan Deputy Head of Mission, Kedutaan Besar Australia. Pengesahan rencana kerja tersebut merupakan tindak lanjut setelah dilaksanakannya berbagai rangkaian kegiatan pembahasan yang dilakukan ...

Sudah Dipecat! Hendry Bangun Masih Saja Ngantor di PWI Pantai 4 Dewan Pers

JAKARTA, IJW – Mantan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun (HCB), yang telah diberhentikan dari keanggotaan PWI oleh Dewan Kehormatan (DK), masih terus melakukan pelbagai pelanggaran organisasi dan pelanggaran hukum. Pelanggaran itu antara lain bersama kroni-kroninya secara tidak sah masih menguasai Kantor PWI Pusat di lantai 4 Dewan Pers. Seharusnya kantor itu sudah dalam pengelolaan Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua Umum Zulmansyah Sekedang dan pengurus yang sah. Meski banyak desakan dari PWI Provinsi agar Kantor PWI Pusat diambil-alih dari penguasaan ...

Berkali-kali Langgar PD-PRT, Kode Prilaku! Hendri Ch Bangun Dicabut Keanggotaannya

JAKARTA, IJW – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat saat ini tengah menghadapi situasi krisis menyusul keputusan penting yang diambil oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat. Keputusan ini terkait dengan kasus keuangan yang melibatkan Hendri Ch Bangun, yang menyebabkan ia dicabut keanggotaannya dari PWI. Langkah tegas ini diambil setelah adanya temuan penyalahgunaan dana UKW BUMN sebesar Rp1.080.000.000,- yang diklaim sebagai cashback oleh Forum Humas BUMN (FH BUMN), namun dibantah oleh FH BUMN sebagai kebohongan. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat, ...

KSPSI Minta OJK dan Jasa Raharja Jelaskan Wajib Asuransi Kendaraan, Jusuf Rizal: Aturan ini Memberatkan Pekerja dan Buruh

Jakarta, IJW — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Asuransi Jasa Raharja untuk bicara tentang aturan wajib asuransi bagi setiap kendaraan. Aturan yang akan diberlakukan mulai 2025 ini dipastikan dapat memberatkan para pekerja dan buruh. Sebagaimana diketahui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono di Jakarta memberikan pernyataan jika semua kendaraan bermotor harus dan wajib diasuransikan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Jokowi ...

Ormas Madas Nusantara Inisiatif Damaikan Konflik di Karawang, Jusuf Rizal: Kita Amar Maruf Nahi Munkar

Karawang, IJW — Ormas Madas Nusantara kirimi surat ke Ketua Karang Taruna, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Asef Saefuddin terkait konflik ormas di Karawang. Inisiatif membangun komunikasi dan dialog yang dilakukan Ormas Madas Nusantara ini untuk mencegah dan mengantisipasi potensi konflik horizontal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan antar-suku, serta mengangggu stabilitas keamanan. Pengiriman surat resmi Ormas Madas Nusantara itu dibenarkan oleh Ketua Umum Madas Nusantara, HM.Jusuf Rizal, SH saat dikonfirmasi wartawan dari Karawang ke Jakarta, Jumat (2/8/2024). Surat Ormas Madas ...

Pemerintah Pusat Fasilitasi Target Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer ke Dokrenda Provinsi Jawa Timur

JAKARTA – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri diskusi kebijakan perencanaan energi nasional dan daerah, beberapa waktu lalu. Diskusi ini sebagai tindak lanjut atas Surat Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Nomor 500.10.11/1634/124.1/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Sektor Energi. Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (1/8), diskusi dipimpin oleh Musri (Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional) serta dihadiri oleh Sekjen Dewan Energi Nasional beserta jajaran; Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas; ...

Pemprov DKI Bangun Pipa Air Bersih 3000 km

Jakarta, IJW – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya akan membangun jaringan pipa sepanjang 3.000 kilometer. Pembangunan pipa itu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan air bersih di Jakarta. Adapun pengerjaannya diprediksi rampung pada 2026. “Ada beberapa titik lokasi yang akan dilakukan pengembangan penggalian terhadap jaringan pipa sepanjang kurang lebih 3.000 kilometer untuk memperbaiki semua jaringan pipa sehingga kami harus berbenah,” ujar Heru di Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis,(1/8/2024). Kendati demikian, Heru tidak merinci lokasi mana saja yang ...

Ormas Madas Nusantara Masif Bentuk Jaringan, Dorongan Pembentukan Provinsi Madura Makin Kuat

Jakarta, IJW — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Madura Asli (Madas) Nusantara bentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tiga Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten guna memperkuat basis anggota. Provinsi lain yang juga dibentuk adalah Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Jajaran kepengurusan DPP Madas Nusantara periode 2024-2029 sendiri telah ditetapkan dalam sebuah rapat yang dipimpin Ketua Umum DPP Madas Nusantara, HM.Jusuf Rizal,SH didampingi Ketua Harian, HA.Fauzi Barong; Sekjen,H.Fauzi; dan Bendahara,H.Abbas Muni. Rapat itu ...

Habib Syakur Desak DPR Segera Bubarkan Pansus Haji

Jakarta, IJW – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mendesak DPR agar segera membubarkan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dinilai tendensius ingin menyerang Menteri Agama (Menang) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Menurut Habib Syakur, pelaksanaan ibadah haji sudah sangat baik dan berkembang. Jika pun ada kekurangan, hal itu masih sangat kecil karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. “Kekurangan pelaksanaan ibadah haji itu sejak zaman Belanda, di awal kemerdekaan, hingga saat ini ...

Kemendagri Ingatkan Pemda Lebih Tepat Waktu dalam Pengisian Aplikasi e-SPM

JAKARTA – Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani B. Tjenreng mengatakan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi”. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka rapat evaluasi capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulan 2 tahun 2024 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelaporan SPM melalui aplikasi e-SPM yang diselenggarakan secara hybrid dan bekerja sama dengan SKALA (Sinergi dan ...

IKLAN BPJS KETENAGAKERJAAN